admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
BREBES – Jateng,-detektifsquad.com Aliansi Mahasiswa Brebes menggelar aksi demonstrasi damai di depan Alun-Alun Brebes, jalur Pantura, Selasa (23/6). Aksi yang berlangsung tertib ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan krusial di tingkat daerah maupun nasional.
Perwakilan massa aksi, Muhammad, menjelaskan bahwa aksi ini membawa 10 poin tuntutan yang disusun langsung berdasarkan keresahan warga. Isu yang disoroti mencakup kebijakan nasional hingga masalah spesifik di daerah Brebes, seperti isu lingkungan di wilayah pesisir serta alih fungsi lahan di wilayah selatan.
Koordinator Aksi, M. Yahdi Urfan, menegaskan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu selama tujuh hari bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes untuk menindaklanjuti dan mengawal poin-poin yang telah disepakati.
“Sepuluh poin yang tadi kami sampaikan sudah ditanggapi oleh bupati dengan baik. Tapi kita perlu pengawalan terhadap apa yang kita sampaikan dan sepakati selama tujuh hari ke depan. Kalau tidak ada realisasi, kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas Yahdi.
Respons Bupati Mitha
Menanggapi kedatangan dan tuntutan para mahasiswa, Bupati Brebes, Paramitha, menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Namun, ia juga meminta ruang dan waktu dari masyarakat mengingat masa pemerintahannya yang tergolong baru berjalan di tengah tantangan daerah.
“Kami meminta waktu karena pemerintahan ini baru berjalan lebih dari satu tahun di kabupaten yang masih menyandang predikat miskin ekstrem,” urai Bupati Paramitha.
Ia juga mengajak sektor mahasiswa untuk tidak sekadar menuntut, melainkan aktif menjadi mitra diskusi pemerintah. “Kami berharap mahasiswa tidak hanya menyampaikan aspirasi, tapi juga turut memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Pemerintah Kabupaten Brebes,” tambahnya.
10 Poin Tuntutan Mahasiswa
Berikut adalah daftar lengkap 10 tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa Brebes kepada pemerintah pusat dan daerah:
Evaluasi dan audit anggaran program MBG dan KDMP secara transparan dan akuntabel.
Evaluasi proyek strategis nasional yang dinilai mengabaikan etika lingkungan dan HAM.
Pembatasan penggunaan BBM Pertalite agar tepat sasaran.
Mengembalikan supremasi sipil dan mencabut UU TNI dan Polri.
Meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah secara terbuka.
Menghentikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dan mengalihkan anggarannya untuk infrastruktur desa/kabupaten.
Mitigasi isu lingkungan di pesisir dan daerah rawan banjir tahunan.
Menetapkan sistem pengolahan sampah terpadu di Brebes.
Menghentikan alih fungsi lahan di hutan lindung Gunung Slamet (pengalihan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi).
Evaluasi program unggulan Mitha-Wurja.
Aksi sempat diwarnai dengan penyampaian aspirasi teatrikal lewat pembakaran ban yang membuat arus lalu lintas di jalur Pantura depan Alun-alun Brebes sedikit tersendat. Kendati demikian, massa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 17.30 WIB. Arus lalu lintas segera kembali normal di bawah pengawasan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi hingga situasi sepenuhnya kondusif.-tutupnya.”-(Red-MDS)
Reporter : Rino
Editor : Tirto
#brebesberes
