DETEKTIF SQUAD.COM
JAKARTA – detektifsquad.com Tokoh Pers Internasional sekaligus Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., mengeluarkan pernyataan keras terkait pengelolaan anggaran promosi dan kemitraan media di lingkungan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beliau mendesak agar praktik diskriminasi dan ketidakterbukaan anggaran segera dihentikan demi menjaga marwah demokrasi.
Pers Sebagai Pilar, Bukan Objek “Tipu-Tipu”
Dalam komunikasinya bersama para Pemimpin Redaksi lintas platform pada Rabu (28/1/2026), Prof. Sutan menegaskan bahwa Pers adalah pilar keempat demokrasi. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah dan media harus didasari pada asas profesionalisme, bukan manipulasi anggaran.
“Jangan ada dusta di antara pemerintah daerah dengan mitra kerja pers. Anggaran promosi di kantor lembaga vertikal maupun horizontal di setiap daerah harus dibuka secara transparan. Hindari praktik ‘tipu-tipu’ anggaran yang hanya menguntungkan pihak tertentu,” tegas Prof. Sutan dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka.
Legalitas Jelas, Hak Harus Terpenuhi
Prof. Sutan mengingatkan bahwa perusahaan pers dan para jurnalis bekerja di bawah payung hukum yang sah, termasuk legalitas dari Kemenkumham. Dengan landasan hukum yang kuat, negara wajib memberikan perlakuan yang adil dalam distribusi informasi maupun dukungan operasional.
Poin Utama Desakan Prof. Sutan Nasomal:
Transparansi Total: Publik dan insan pers berhak mengetahui alokasi anggaran media di setiap instansi untuk menghindari penyelewengan.
Anti-Diskriminasi: Lembaga publik dilarang pilih kasih terhadap perusahaan pers tertentu; distribusi anggaran harus berbasis profesionalisme dan legalitas.
Dukungan Operasional: Mengingat peran strategis pers dalam mengawal pembangunan, dukungan anggaran promosi adalah hak yang harus disalurkan secara objektif dan edukatif.
Urgensi di Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, tantangan penyebarluasan informasi semakin kompleks. Prof. Sutan menilai bahwa media yang sehat secara finansial akan menghasilkan produk jurnalistik yang berkualitas dan mencerdaskan masyarakat. Sebaliknya, anggaran yang dikelola secara tertutup hanya akan melahirkan hubungan kemitraan yang transaksional dan tidak sehat.
“Media pers adalah mitra strategis. Jika sistem informasinya tidak transparan, maka demokrasi kita sedang dalam ancaman. Kita butuh keterbukaan untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” pungkas pria yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Oposisi Merdeka tersebut.-( Red-DS-TR)
Tim/Red/Reporter : Tr
Data Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SE., SH., MH.
Profil: Tokoh Pers Internasional, Pakar Hukum Internasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
