DETEKTIF SQUAD.
JAKARTA, – detektifsquad.com Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat bicara mengenai wacana pemberlakuan jalan berbayar di tingkat Provinsi Jawa Barat. Beliau meminta Presiden RI, H. Prabowo Subianto, untuk tidak menyetujui usulan tersebut jika nantinya diajukan oleh pemerintah daerah.
Dalam keterangannya kepada para Pemimpin Redaksi media cetak dan daring, Prof. Sutan menilai kebijakan jalan berbayar hanya akan menambah beban hidup masyarakat yang saat ini sedang terjepit kondisi ekonomi.

“Jalan tol berbayar sudah ada dan selama ini sudah cukup memberatkan. Jangan sampai jalan provinsi pun ikut dipungut biaya. Masyarakat Jawa Barat sedang mengalami tekanan ekonomi, daya beli di pasar tradisional menurun, jangan lagi ditambah beban yang tidak masuk akal,” ujar Prof. Sutan di Kantor Pusat Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta (13/05).

Dampak Ekonomi dan Sosial
Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia, Prof. Sutan menyoroti bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok telah meningkatkan angka stres di tengah masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang tidak populis seperti jalan berbayar akan memicu efek domino yang berbahaya:
Lonjakan Harga Logistik: Retribusi jalan provinsi akan otomatis menaikkan biaya distribusi barang, yang berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar.
Penurunan Kesejahteraan: Hilangnya penghasilan harian masyarakat kecil dapat menyebabkan angka putus sekolah meningkat dan mengganggu stabilitas rumah tangga.

Daya Beli Melemah: Hasil pantauan di lapangan menunjukkan pasar tradisional masih sepi akibat rendahnya kemampuan belanja masyarakat.
Kriteria Pemimpin yang Manusiawi
Prof. Sutan menekankan bahwa Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang cerdas dan memiliki ilmu tata negara yang seimbang. Seorang pemimpin seharusnya fokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkaetan pendapatan warga, bukan justru menerbitkan regulasi yang memiskinkan rakyat.

“Tuntutan masyarakat itu : lapangan kerja tersedia, cari uang mudah, dapur ngebul, anak bisa sekolah, dan wilayah aman. Itu adalah hak rakyat yang harus diwujudkan oleh pemimpin daerah,” tegasnya.
Seruan Kepada Pemerintah Pusat
Lebih lanjut, beliau meminta Presiden RI untuk bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dianggap tidak peduli terhadap kesulitan rakyat kecil. Mengingat sebagian besar pemilih berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, pemerintah pusat diharapkan tidak membiarkan kebijakan daerah yang justru menambah angka kemiskinan.
“Sikap tegas Presiden yang tulus mencintai rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat Jawa Barat untuk membatalkan rencana-rencana yang tidak manusiawi ini,” pungkas Prof. Sutan.-(Red-MDS)
Tim/Red/Reporter: Tirto
Editor: Agus
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
