Dugaan Maladministrasi Penunjukan PJ RT 02 Tanjung Merdeka Mencuat, Wartawan Mempertanyakan Kinerja Lurah dan Camat
admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
MAKASSAR-detektifsquad.com. Polemik mengenai penunjukan Penjabat (PJ) Ketua RT 02/RW 07 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, kian meruncing. Tim investigasi MataElangTV menyoroti adanya dugaan cacat administrasi dalam penetapan pejabat di wilayah tersebut yang hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut tegas dari otoritas terkait. Temuan Fakta di Lapangan
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh jurnalis MataElangTV, Robby Rambi, ditemukan fakta bahwa PJ RT 02 saat ini, Charles, diduga kuat tidak berdomisili di wilayah yang dipimpinnya.
Dalam sebuah bukti rekaman video, Charles mengakui bahwa dirinya sebenarnya berdomisili di RT 03. Ironisnya, proses pemindahan administrasi kependudukannya pun dilaporkan belum tuntas, namun ia telah mengantongi mandat sebagai PJ RT 02 hanya berdasarkan kepemilikan KTP. Ketidakjelasan Berkas Calon dan “RT Lintas”
Kasus ini semakin pelik setelah Robby Rambi mengungkap adanya kejanggalan dalam proses pencalonan ketua RT. Berkas pencalonannya yang semula dinyatakan lolos, tiba-tiba dicoret tanpa alasan transparan setelah adanya laporan dari pihak luar.
”Berkas saya disimpan di kantor lurah, namun saat saya meminta klarifikasi, tidak ada jawaban yang memuaskan. Proses ini terkesan tidak transparan dan berpihak,” ungkap Robby.
Menanggapi hal tersebut, Lurah Tanjung Merdeka, Armansyah Frenanda S.STP., MAP, mengakui adanya perdebatan mengenai Petunjuk Teknis (Juknis) “RT Lintas”—sebuah istilah untuk warga yang menjabat di luar wilayah domisilinya. Namun, ketiadaan titik terang mengenai juknis ini dinilai menjadi celah terjadinya maladministrasi.
Sikap Pasif Pihak Kecamatan
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada pihak Kecamatan Tamalate. Namun, laporan yang dilayangkan kepada Sekretaris Camat Tamalate, Saddam Musna, S.STP., M.Si, hingga kini tidak mendapatkan respons. Publik menilai pihak kecamatan terkesan menutup mata dan mengulur waktu dengan alasan proses birokrasi yang berbelit. Desakan Intervensi Walikota
Mengingat adanya bukti pengakuan langsung mengenai ketidaksesuaian domisili dan dugaan pembiaran oleh aparat kelurahan, masyarakat mendesak Walikota Makassar untuk segera turun tangan.
Robby Rambi menegaskan perlunya tim independen atau intelijen lapangan untuk memeriksa tata kelola pelayanan publik di Kelurahan Tanjung Merdeka. “Jika bukti video pengakuan sudah ada tapi tetap dibiarkan, ini menjadi sinyal buruk bagi sistem pelayanan masyarakat di tingkat terbawah,” tutupnya. ( Red-DS-TR )
Tim/Red/Reporter : TR
Narsum : Robby Rambi – MataElangTV
