Desak PTDH dan Penangkapan Oknum Polisi, Koalisi Sipil Tagih Komitmen Kapolda Sulsel Baru Berantas Kejahatan Korporasi dan Pelanggaran HAM
admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
Makassar,-detektifsquad.com – Sulsel 3 November 2025 — Gelombang tuntutan publik terhadap reformasi di tubuh kepolisian kembali menguat di Sulawesi Selatan. Koalisi masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Polda Sulsel, Senin (3/11/2025), menyambut kedatangan Kapolda Sulsel yang baru dengan seruan tegas: bersihkan institusi dari oknum pelaku kejahatan korporasi dan pelanggaran HAM berat.
Aksi tersebut menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah oknum internal dan eksternal dalam skandal pelanggaran HAM berat dan kejahatan korporasi. Massa mendesak Kapolda baru untuk menunjukkan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memulihkan kepercayaan publik.
“Kami tidak ingin lagi mendengar kata ‘proses hukum berlanjut’ tanpa hasil nyata. Kapolda baru harus berani menindak, bukan melindungi,” tegas Ikhsan Hamzah, salah satu orator aksi dari Koalisi HAM Sulsel.
Secara spesifik, Koalisi mendesak aparat segera menangkap dan memproses hukum Hj. Wafia Syahrir atas dugaan keterlibatan dalam praktik kejahatan korporasi. Selain itu, mereka juga menuntut H. Abd. Rahmad dipenjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.
Desak PTDH Oknum Anggota Polri
Lebih lanjut, Koalisi Sipil menuntut tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran Etik dan keterlibatan oknum polisi dalam kasus-kasus tersebut. Mereka mendesak agar dilakukan pemeriksaan transparan dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap sejumlah nama jika terbukti bersalah :
Mantan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, dengan nama-nama ini, dugaan menyalahgunakan kewenangannya di saat menjalankan tugasnya yaitu :
Agus Haerul,- Iskandar Efendi,- M. Rivai,- Edwin Sabunga,- Kabag Irwasda Polda Sulsel,- Al Afriandi
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi simbol tuntutan moral bagi Kapolda baru untuk memprioritaskan reformasi internal dan penegakan hukum berintegritas.
“Kami ingin keadilan yang nyata, bukan janji. Kapolda baru harus memastikan hukum berdiri di atas kebenaran, bukan kekuasaan,” seru salah satu peserta aksi.
Koalisi berharap momentum pergantian kepemimpinan di Polda Sulsel ini menjadi langkah awal yang fundamental untuk memulihkan citra aparat penegak hukum dan menjamin tegaknya prinsip HAM di Sulawesi Selatan.-kilahnya”- ( Red-DS-TR )
Narsum : Arifin Sulsel.
