admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
PALANGKA RAYA-detektifsquad.com Maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) memicu reaksi keras. Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, memberikan kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum yang dinilai belum maksimal dalam membendung kerusakan lingkungan.
Ancaman Nyata bagi Generasi Mendatang
Dalam keterangannya, Prof. Sutan Nasomal menyoroti bahwa tambang emas ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi kerakyatan, melainkan ancaman sistematis bagi masa depan bangsa. Penggunaan zat kimia berbahaya seperti merkuri di aliran sungai Kalteng dinilai sudah pada tahap yang mengkhawatirkan.
“Ini bukan lagi soal urusan perut, tapi soal kehancuran generasi. Jika tanah dan air di Kalimantan Tengah terus diracuni limbah tambang ilegal, maka anak cucu kita hanya akan mewarisi penyakit dan alam yang rusak,” ujar Prof. Sutan saat dihubungi awak media via telepon seluler dari kantornya di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Kritik Tajam: Aparat Jangan Tutup Mata
Sosok yang juga merupakan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus ini menyatakan kegeramannya atas bukti-bukti visual yang beredar luas di media sosial. Video yang memperlihatkan alat berat beroperasi bebas di kawasan hutan lindung dianggap sebagai tamparan bagi kredibilitas pihak berwenang.
“Fakta-fakta yang viral itu memalukan! Mengapa rakyat sipil bisa melihat aktivitas itu, sementara aparat seolah tidak tahu? Jangan sampai ada kesan penegakan hukum kita mandul atau justru menjadi pelindung bagi para pemodal besar di balik tambang ilegal ini,” tegasnya.
Mendesak Penertiban “Cukong” Besar
Prof. Sutan mendesak Kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan tindakan represif yang nyata, bukan sekadar imbauan seremonial. Ia menekankan pentingnya menyasar aktor intelektual atau penyedia modal (cukong), bukan hanya pekerja di lapangan.
“Hukum harus menjadi panglima. Kita tidak ingin hukum hanya tajam ke penambang kecil, tapi tumpul ke bos besar yang mendanai peralatan berat di sana. Jika dibiarkan, negara kalah oleh mafia tambang,” tambahnya.
Kerugian Negara dan Ekosistem
Selain dampak kesehatan, maraknya tambang ilegal merugikan negara triliunan rupiah dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, menurut Prof. Sutan, kerugian ekologis akibat penggundulan hutan dan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) jauh lebih mahal harganya dibanding emas yang dihasilkan.
Sebagai penutup, ia menyerukan kepada elemen masyarakat untuk terus melakukan kontrol sosial melalui pemantauan lapangan. Saat ini, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan sedang dipertaruhkan. Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak otoritas terkait di Kalimantan Tengah mengenai langkah konkret penanganan PETI di wilayah tersebut.-(Red-MDS)
Tim/Red/Reporter : Edy. S/ADN
Narsum: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH (Pakar Hukum Pidana Internasional / Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia / Pengasuh Ponpes
ASS SAQWA PLUS)
