admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
JAKARTA – Rencana besar transisi energi melalui konversi 120 juta unit sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik mendapat sorotan tajam. Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., PhD, menghimbau Presiden RI Prabowo Subianto untuk melibatkan tim ahli mesin secara mendalam guna menghindari potensi kerugian negara dan masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta (11/3/2026), Prof. Sutan menekankan bahwa kebijakan peralihan ini harus dipikirkan secara matang, terutama dari sisi efisiensi dan kesiapan infrastruktur dibandingkan dengan kendaraan konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas rakyat.
Sorotan Terhadap Kelemahan Teknis dan Geografis
Menurut Prof. Sutan, terdapat beberapa kendala fundamental yang membuat teknologi motor listrik saat ini dinilai belum siap sepenuhnya untuk pasar Indonesia:
Medan Jalan: Sekitar 40% jalan raya di Indonesia berada di area pegunungan. Kendaraan listrik dinilai kurang bertenaga untuk tanjakan curam dan cenderung boros energi pada medan berat.
Risiko Overheat: Pada kondisi kemacetan parah, kapasitas daya panas baterai berisiko mengalami overheat yang menyebabkan kendaraan mogok.
Waktu Pengisian vs Mobilitas: Proses pengisian baterai yang memakan waktu lebih dari 3 jam dianggap tidak praktis dibandingkan pengisian BBM yang hanya hitungan menit.
“Masyarakat tidak akan mau mengeluarkan uang untuk teknologi yang memiliki banyak kelemahan. Harus ada hak perlindungan konsumen agar tidak mengalami kerugian besar akibat kualitas kendaraan yang belum terjamin di segala medan,” ujar Prof. Sutan.
Dampak Lingkungan dan Sektor Finansial
Selain aspek teknis, rilis ini juga menyoroti masalah limbah baterai. Hingga saat ini, Indonesia dinilai belum memiliki sistem daur ulang nikel yang mumpuni untuk skala masif, sehingga berpotensi merusak ekosistem alam.
Dari sisi ekonomi, Prof. Sutan menyebutkan bahwa lembaga keuangan seperti asuransi dan perbankan mungkin akan ragu memberikan penjaminan atau kredit jika durabilitas dan nilai sisa kendaraan listrik tidak terukur dengan baik.
Kesenjangan Ekonomi Masyarakat
Data menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia berpenghasilan di bawah atau setara UMR. Dengan harga teknologi hybrid yang masih tinggi dan keterbatasan infrastruktur pengisian daya di daerah terpencil, konversi paksa dikhawatirkan akan membebani ekonomi rakyat kecil.
Kesimpulan dan Rekomendasi:
Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam mengeksekusi wacana ini. Beliau mendorong adanya edukasi dari pakar teknologi kendaraan kepada Presiden agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada realitas lapangan dan ketangguhan mesin, bukan sekadar mengikuti tren global yang belum tentu cocok dengan topografi Indonesia.-(Red-MDS)
Tim/Red/Reporter: Tr
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., PhD (Pakar Hukum Internasional / Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia)
