admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
BREBES – Kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Brebes pada umumnya seluruh Indonesia, Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara massal oleh Kementerian Sosial memicu gelombang keresahan di tengah masyarakat bawah.
Di Kabupaten Brebes, para pegiat sosial mendapat laporan banyaknya warga miskin kategori Desil 1 hingga Desil 4 yang kini kehilangan akses layanan kesehatan gratis, sebuah situasi yang dinilai mengancam nyawa.
Bang Tirto, seorang pegiat sosial aktif di wilayah Brebes, menyatakan bahwa langkah pemerintah pusat ini sangat kontradiktif dengan amanat UUD 1945. Menurutnya, BPJS PBI bukan sekadar kartu, melainkan “penyambung nyawa” bagi warga yang menderita penyakit kronis.
Ancaman Nyawa Bagi Pasien Rutin
“Kondisinya sangat miris. Bayangkan warga yang harus cuci darah tiga hari sekali atau mereka yang sedang dalam pengobatan rutin, tiba-tiba kartu mereka nonaktif. Ini kebijakan yang sadis karena keterlambatan pengobatan bisa berujung pada kematian,” ujar Bang Tirto dalam keterangannya, Jumat (13/02/2026).
Ia menyoroti bahwa banyak warga yang masuk dalam data kemiskinan (Desil 1-4) justru menjadi sasaran pemutusan bantuan. Hal ini memaksa warga miskin yang sedang sakit harus terjebak dalam birokrasi pengaktifan ulang di tingkat desa atau kelurahan yang memakan waktu lama, tanpa jaminan kartu akan aktif kembali.
Desakan Kepada Pemerintah Pusat
Para pegiat sosial di Brebes mendesak Presiden dan pemangku kebijakan terkait untuk segera mengevaluasi instruksi penonaktifan ini. Ada beberapa poin utama yang menjadi tuntutan:
Validasi Data yang Manusiawi: Meminta Kemensos tidak hanya mengandalkan data statistik, tetapi melihat realitas medis pasien di lapangan.
Perlindungan Sesuai UUD 1945: Mengingatkan pemerintah akan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak kesehatan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Kemudahan Re-aktivasi: Menuntut proses pengaktifan kembali BPJS PBI yang cepat dan tidak berbelit-belit bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
“Rakyat jangan dibuat sibuk mengurus administrasi saat mereka sedang berjuang melawan penyakit. Kami menekan pemangku kebijakan agar tetap memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat miskin sesuai perintah undang-undang,” tegas Bang Tirto.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat di berbagai desa di Brebes masih terus berupaya mencari kejelasan terkait status kepesertaan BPJS mereka, sembari berharap pemerintah pusat segera membuka kembali akses kesehatan yang menjadi hak dasar mereka.-ungkapnya.–( Red-MDS)
Tim/Red/Reporter : Reza.
#KesehatanHakRakyat #EvaluasiBPJS #SuaraRakyat
