Sinergi Legislator dan Warga: dr. Messy Widiastuti Dorong Pengawasan Publik Terhadap Implementasi Perda di Brebes
admin 
DETEKTIF SQUAD.COM
BREBES- Jateng,-detektifsquad.com Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dr. Messy Widiastuti, MARS, menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam menjamin efektivitas Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut disampaikannya dalam agenda sosialisasi “Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Perda” yang berlangsung di Aula Balai Desa Pakijangan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, baru-baru ini.
Acara ini tidak hanya menjadi wadah edukasi hukum, tetapi juga ruang dialog terbuka yang mempertemukan warga dengan pengambil kebijakan dan instansi terkait, termasuk perwakilan BPJS Kesehatan Kabupaten Brebes.
Menjawab Persoalan Diskriminasi Layanan Kesehatan 
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keluhan warga Devi Riyanto mengenai perbedaan kualitas pelayanan di rumah sakit antara pengguna BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan BPJS Mandiri. Masyarakat mengeluhkan adanya kesan “anak tiri” saat mengakses fasilitas kesehatan menggunakan skema bantuan pemerintah.
Merespons hal tersebut, dr. Messy yang juga memiliki latar belakang sebagai praktisi medis, menegaskan komitmennya untuk menghapus praktik diskriminasi layanan kesehatan di Jawa Tengah.
”Kualitas sebuah peraturan daerah tidak hanya ditentukan saat penyusunan, tetapi juga bagaimana peraturan tersebut dijalankan di lapangan. Pengawasan masyarakat adalah kunci agar program pemerintah tetap tepat sasaran dan berkeadilan bagi seluruh lapisan warga,” tegas dr. Messy.
Hadirnya perwakilan BPJS Kesehatan dalam acara ini menjadi langkah konkret untuk memberikan solusi langsung. Warga mendapatkan edukasi mengenai hak-hak pasien serta mekanisme pengaduan jika menemukan kendala di lapangan, sehingga tercipta pemahaman yang berimbang antara penyedia layanan dan penerima manfaat.
Fungsi Pengawasan dan Serap Aspirasi
Kegiatan di Daerah Pemilihan (Dapil) XII ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional anggota DPRD untuk memastikan kebijakan provinsi berjalan sinkron di tingkat akar rumput. Selain mengawasi regulasi yang ada, dr. Messy juga memanfaatkan momentum ini untuk menjaring aspirasi warga guna dibawa ke tingkat provinsi.
Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Brebes, Asep Hendra Permana, yang turut mendampingi bersama Aji Sugondo sebagai koordinator pengurus desa Pakijangan, mengapresiasi antusiasme warga. Menurutnya, dialog inklusif seperti ini sangat dibutuhkan agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.
Melalui penguatan fungsi pengawasan masyarakat, diharapkan pembangunan di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Brebes dan sekitarnya, dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik diskriminatif.-( Red-DS-TR)
Reporter : Karsono
Editor : Tr
